Teluk Bakung, 14 Juli 2026 – Pemerintah Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, melaksanakan Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Bakti 2026–2034 pada hari Selasa, 14 Juli 2026, bertempat di Aula Kantor Desa Teluk Bakung.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tahapan awal dalam proses pengisian keanggotaan BPD yang masa baktinya akan berakhir. Musyawarah dihadiri oleh Pemerintah Desa, unsur BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, unsur perempuan, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan proses demokrasi desa yang terbuka dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Teluk Bakung menyampaikan bahwa pembentukan panitia merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan pengisian anggota BPD berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengedepankan prinsip transparansi, netralitas, profesionalitas, dan partisipasi masyarakat. Tahapan pembentukan panitia merupakan bagian awal yang lazim dilakukan dalam proses pengisian keanggotaan BPD di berbagai daerah.

Melalui forum musyawarah tersebut, peserta secara mufakat menetapkan susunan Panitia Pengisian Anggota BPD Masa Bakti 2026–2034 yang nantinya bertugas menyusun jadwal, tata tertib, melakukan sosialisasi, menerima pendaftaran bakal calon, melaksanakan seleksi administrasi, hingga menyelenggarakan seluruh tahapan pengisian anggota BPD sesuai ketentuan yang berlaku.

Diharapkan panitia yang telah dibentuk dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas, independen, dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan anggota BPD yang mampu menjadi representasi masyarakat, menyalurkan aspirasi warga, serta bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa Teluk Bakung yang lebih maju, transparan, dan berkelanjutan.

Musyawarah berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh peserta berkomitmen untuk mendukung suksesnya proses pengisian Anggota BPD Masa Bakti 2026–2034 demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.